JOMBANG | DNA - Untuk perubahan Desa menjadi kelurahan dengan Kades (Kepala Desa) PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan kewenangan masyarakat di Desa setempat. Sebab, pemerintah hanya menjadi fasilitator untuk melakukan perubahan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Kepala bagian Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Jombang, Warto. Kamis (11/3) siang.

"Kita tidak bisa semena-mena langsung melakukan perubahan, malalui musyawarah masyarakat desa untuk mengambiul keputusan itu," kata Warto ketika ditemui dikantornya Jalan Wahid Hasyim Jombang.

Ia menjelaskan, ketika telah disepakati desa menjadi kelurahan, sesuai dengan aturan yang ada maka asetnya diambil alih oleh daerah namun hasil dan pengelolaanya untuk kebutuhan Desa setempat. Ia mencontohkan, ketika suatu desa dipimpin oleh Kades, maka akan mendapat Ganjaran (Tanah Desa) setempat.

"Bila menjadi kelurahan maka aset desa itu akan diambil daerah namun pengelolaanya oleh desa," kata mantan Camat Jombang kota ini.

Sebenarnya, masih dalam penjelasannya, tidak ada yang dirugikan oleh desa tersebut. Namun kemmbali lagi pada masyarakat apakah mau atau tidak untuk desanya dijadikan kelurahan.

Warto menambahkan, jika menjadi kelurahan, kepada desa yang melenceng melanggar aturan tertentu, sewaktu-waktu bisa dilakukan pemecatan. Namun berbeda dengan Kades, pemerintah tidak bisa langsung menindak sebab otonomi desa dan dipilih secara langsung.

"Sekali lagi pemerintah bukan menentukan dan hanya memfasilitasi jika desa menginginkan perubahan desanya menjadi kelurahan," pungkasnya.